Usaha untuk Menyelamatkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sudah dimulai oleh masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) sejak akhir tahun 1920-an. Ketika itu Pemerintah Hindia Belanda bermaksud akan melakukan penggalian minyak dan mineral di sekitar Gunung Leuser. Para pemuka adat di Aceh Selatanmengajukan keberatan. Mereka tidak ingin Gunung Leuser, yang dianggap keramat, diganggu, apalagi dirusak. Dalam kepercayaan tradisional, Leuser berasal dari kata leusoh, letak yang tinggi di atas awan tempat semua ciptaan beristirahat dalam damai abadi.

Baik masyarakat adat maupun pemerintah kolonial tidak mau menyerah. Terjadi perundingan yang cukup lama dan rumit, sampai akhirnya pemerintah Belanda dan masyarakat Aceh bersepakat untuk melakukan konservasi terhadap kawasan yang kini disebut sebagai Kawasan Ekosistem Leuser. Dokumen resmi pertama untuk melindungi kawasan itu ditandatangani oleh pemerintah Belanda dan para pemuka adat di Aceh pada tanggal 6 Februari tahun 1934. Kesepakatan ini disebut Deklarasi Tapaktuan.

Namun 60 tahun kemudian, banyak orang lupa pada kesepakatan itu. Pada awal 1990-an terjadi penebangan liar secara besar-besaran di Kawasan Ekosistem Leuser. Selain itu banyak pengusaha pemegang hak pengelolaan hutan (HPH) menebang kayu di sekitar kawasan ekosistem. Ini sangat menimbulkan kekhawatiran para pemuka agama dan pemuka adat. Kemudian pada tahun 1997 mereka mengadakan seminar tentang penyelamatan KEL yang menghasilkan Deklarasi Banda Aceh, yang ditandatangani oleh banyak tokoh masyarakat Nanggroe Aceh Darusalam.

Pemerintah Indonesia pada tahun berikutnya mendukung kesepakatan ini dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 33/1998 untuk melindungi Kawasan Ekosistem Leuser dimana sebelumnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.227/1995 tentang Pemberian Hak/Izin Kegiatan Pengelolaan kepada Yayasan Leuser Internasional (YLI) untuk melestarikan dan mengembangkan KEL.

Tidak ketinggalan, masyarakat di Sumatera Utara juga ikut mendukung usaha pelestarian KEL, dengan mengeluarkan Deklarasi Langkat pada bulan September 1998 yang disusul oleh Deklarasi Karo, Januari 1999, dan Deklarasi Dairi, Maret 1999.

Semua deklarasi itu menunjukkan tekad dan keinginan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang sangat besar untuk menyelamatkan Kawasan Ekosistem Leuser. Selain melalui deklarasi-deklarasi tersebut, masyarakat sekitar Kawasan Ekosistem Leuser juga menggunakan berbagai macam kearifan budaya setempat, seperti adat-istiadat, serta pantangan dan larangan guna menjaga kelestarian flora dan fauna yang ada di dalam KEL.

YAYASAN LEUSER INTERNASIONAL DAN UNIT MANAJEMEN LEUSER

Sejak tahun 1990-an negara-negara pendukung Bank Dunia (World Bank), sangat merasa berkepentingan untuk membantu warga Leuser menyelamatkan lingkungannya.

Pada tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No.227, Pemerintah Indonesia menugaskan Yayasan Leuser Internasional untukmeningkatkan usaha penyelamatan Kawasan Ekosistem Leuser. Di lapangan tugas yayasan ini dilaksanakan oleh Unit Manajemen Leuser hingga tahun 2004 dengan disponsori oleh masyarakat Uni Eropa bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia. Selanjutnya mulai akhir 2004, Yayasan Leuser Internasional mendapat bantuan dana dari beberapa donor. Di antara dukungan yang terbesar adalah dari Multi Donor Fund dan World Bank

Pada tahun 2005 Multi Donor Fund (MDF) dan World Bank memberikan dukungannya melalui Yayasan Leuser Internasional (YLI) yangtelah mendapat mandat dari pemerintah melalui Keputusan Presiden No.33 tahun 1998. Ini dapat dimengerti karena ekosistem Leuser merupakan paruparu dunia dan sumber hidup masyarakat setempat. Jadi apabila Kawasan Ekosistem Leuser rusak, warga Leuser sangat menderita, selanjutnya dapat berpengaruh ke seluruh dunia.